Ketua PPKPT INSYA Latih Ibu Camat dan Ibu Kepala Desa se-Kabupaten Bangkalan: Mewujudkan Pendampingan yang Aman, Empatik, dan Berperspektif Hak Anak

iaisyaichona.ac.id – Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil (INSYA) Bangkalan, Dr. Hj. Mutmainah, M.Si., M.Pd.I., menjadi narasumber dalam kegiatan Pelatihan Pendampingan terhadap Anak Korban Kekerasan yang diselenggarakan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bangkalan, Senin, 9 November 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kecamatan Arosbaya tersebut diikuti oleh para ibu camat se-Kabupaten Bangkalan serta ibu-ibu kepala desa se-Kecamatan Arosbaya. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas peserta dalam memberikan pendampingan yang aman, empatik, dan berperspektif hak anak, khususnya bagi anak yang menjadi korban kekerasan.

Dalam penyampaian materinya, Dr. Hj. Mutmainah mengawali pembahasan dengan menjelaskan peran pendamping sebagai penolong pertama bagi korban kekerasan. Ia menegaskan bahwa pendampingan harus diawali dengan membangun respons yang berperspektif korban (victim-centered approach). Oleh karena itu, seorang pendamping perlu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perspektif yang tepat agar setiap respons yang diberikan benar-benar mendukung keselamatan dan proses pemulihan korban.

Menurutnya, pendamping juga harus mampu mengenali tanda-tanda krisis yang dialami korban, baik yang terlihat secara fisik, psikologis, maupun berdasarkan situasi yang sedang dihadapi. Dalam memberikan pendampingan, terdapat tiga prinsip utama yang harus menjadi perhatian.

Pertama, prinsip aman. Pendampingan yang aman merupakan proses pemberian perlindungan, dukungan, bantuan, dan pemulihan kepada seseorang yang mengalami kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, verbal, maupun bentuk kekerasan lainnya. Dalam proses tersebut, keselamatan, kerahasiaan, martabat, serta hak-hak korban harus menjadi prioritas utama. Pendampingan tidak hanya bertujuan menghentikan kekerasan, tetapi juga membantu korban memulihkan kondisi psikologis, sosial, dan fisiknya agar dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat.

Kedua, prinsip empatik. Pendampingan terhadap korban kekerasan harus dilakukan melalui pendekatan yang humanis, penuh kepedulian, dan empati. Empati merupakan kemampuan pendamping untuk memahami, merasakan, dan menghargai pengalaman serta kondisi emosional korban tanpa menghakimi, menyalahkan, ataupun meremehkan penderitaan yang dialaminya. Dengan pendekatan ini, korban diharapkan merasa didengar, dihargai, dan memperoleh dukungan selama proses pendampingan.

Ketiga, prinsip berperspektif hak anak. Pendampingan terhadap anak korban kekerasan harus menggunakan pendekatan berbasis hak anak (child rights-based approach), yaitu pendekatan yang menempatkan anak sebagai subjek yang memiliki hak, martabat, dan kepentingan yang wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi. Artinya, anak bukan sekadar objek yang menerima pertolongan, melainkan individu yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, didengar pendapatnya, memperoleh rasa aman, serta menjalani kehidupan tanpa kekerasan.

Lebih lanjut, Dr. Hj. Mutmainah menjelaskan tiga langkah dasar dalam memberikan respons awal terhadap korban kekerasan, yaitu Look, Listen, Link. Ketiga langkah ini dapat menjadi panduan praktis bagi pendamping dalam memberikan pertolongan awal secara tepat.

“Look (Lihat), yaitu mengamati kondisi korban sejak pertemuan pertama. Pendamping perlu memperhatikan apakah korban sedang berada dalam situasi krisis, apakah terdapat ancaman lanjutan dari pelaku, serta risiko lain yang dapat membahayakan keselamatan korban.

Listen (Dengar), yaitu memberikan ruang kepada korban untuk menceritakan pengalaman yang dialaminya tanpa interupsi, tekanan, ataupun penilaian. Mendengarkan secara aktif merupakan bentuk dukungan yang sangat penting karena banyak korban datang dengan perasaan takut, malu, atau tidak percaya diri.

Link (Hubungkan), yaitu mengarahkan korban kepada layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Layanan tersebut dapat berupa layanan kesehatan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, rumah aman, maupun layanan sosial lainnya yang menjadi bagian dari sistem dukungan bagi korban,” jelasnya.

Selain menekankan pentingnya kemampuan individu pendamping, Dr. Hj. Mutmainah juga menggarisbawahi perlunya membangun hubungan yang harmonis dan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, penanganan yang efektif tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, seperti tenaga kesehatan, kepolisian, pemerintah desa dan kecamatan, pekerja sosial, pendamping hukum, psikolog, akademisi, hingga organisasi kemasyarakatan, termasuk Muslimat NU dan Fatayat NU.

Ia menjelaskan bahwa keberhasilan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan layanan, tetapi juga oleh terbangunnya komunikasi yang baik, hubungan yang harmonis, serta kerja sama yang solid di antara seluruh pihak yang terlibat.

Dalam proses pendampingan, setiap pihak memiliki tugas, kewenangan, dan keahlian yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan kesamaan pemahaman agar penanganan korban dapat dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan pelatihan ini, diharapkan para ibu camat dan ibu kepala desa memiliki pemahaman serta keterampilan dasar dalam merespons dan mendampingi anak korban kekerasan secara tepat. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat peran pemerintah kecamatan dan desa sebagai bagian penting dari lingkungan perlindungan anak, sehingga tercipta masyarakat yang lebih peduli, responsif, dan berkomitmen dalam mewujudkan lingkungan yang aman serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *